Dr. Amin Haris, M.Pd, tokoh masyarakat Simeulue yang juga menjabat sebagai Direktur Politeknik Kepulauan Simeulue, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan krisis ini. Menurutnya, pengadaan obat-obatan harus menjadi prioritas utama guna memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
“Krisis obat ini bukan masalah sepele. RSUD Simeulue adalah satu-satunya rumah sakit rujukan utama di pulau ini, dan kondisi kelangkaan obat-obatan yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Pemerintah daerah bersama pihak manajemen rumah sakit harus menata ulang sistem keuangan dan manajemen farmasi sehingga tidak lagi terjadi kekosongan stok obat seperti yang kita saksikan saat ini.
Jangan sampai menunggu obat benar-benar habis baru mengambil tindakan. Bagaimana nasib pasien yang membutuhkan obat secara mendesak? Ini adalah situasi yang sangat ironis dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Dr. Amin Haris.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah, RSUD Simeulue seharusnya tidak mengalami kelangkaan obat-obatan.
“Pasien yang mampu mungkin bisa membeli obat di apotek luar, tetapi bagaimana dengan masyarakat kurang mampu? Ini jelas menjadi beban bagi mereka. Oleh karena itu, anggaran untuk pengadaan obat-obatan di RSUD Simeulue harus ditingkatkan setidaknya dua kali lipat pada tahun 2025. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi anggaran agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Selain itu, Dr. Amin Haris menyoroti pentingnya perencanaan strategis oleh manajemen rumah sakit dalam memastikan pasokan obat-obatan yang memadai.
“Sangat disayangkan jika manajemen baru menyampaikan laporan kekurangan obat ketika stok sudah benar-benar habis. Seharusnya ada mekanisme pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat sehingga potensi kelangkaan dapat diantisipasi sejak dini. Salah satu aspek utama dalam tata kelola rumah sakit adalah memastikan ketersediaan obat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan anggaran rumah sakit merupakan tanggung jawab pemerintah demi memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Pemerintah harus lebih aktif mencari sumber anggaran dan mengalokasikannya secara tepat sasaran. Sistem tata kelola rumah sakit perlu diperbaiki agar lebih transparan dan efisien, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Dengan perencanaan dan manajemen yang lebih baik, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermutu,” pungkasnya.